Bawaslu Tabanan Dalami Modus Politisasi Bansos dan Penyalahgunaan Wewenang
|
Tabanan – Bawaslu Kabupaten Tabanan memperkuat kapasitas pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu melalui partisipasi dalam kegiatan KEKER PEMILU (Konsolidasi, Edukasi, Kajian, Evaluasi dan Regulasi Pemilu), Senin (16/11/2026). Kegiatan yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting tersebut mengangkat tema “Penyalahgunaan Wewenang Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pendamping Program Bansos untuk Mengarahkan Pilihan Pemilih”.
Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan I Ketut Narta mengikuti kegiatan tersebut didampingi Anggota Bawaslu Kabupaten Tabanan I Made Winarya serta jajaran sekretariat yang membidangi penanganan pelanggaran. Forum ini menjadi ruang konsolidasi dan pertukaran perspektif dalam mengidentifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan serta memperkuat strategi pengawasan, khususnya pada masa non-tahapan pemilu.
Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Dr. Ardiles M.R. Mewoh, S.IP., M.Si., Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Zulkifli Densi, S.Pd., M.H., Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Bali I Wayan Wirka, S.H., M.H., serta Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Hirsan Mohamad, S.IP., M.H. Kegiatan dimoderatori Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Wira Bidjuni, S.Pd.
Dalam pemaparannya, I Wayan Wirka menyoroti kerawanan politisasi bantuan sosial (bansos) yang dapat terjadi melalui penyalahgunaan kewenangan kepala desa, perangkat desa, maupun pendamping program bantuan. Menurutnya, posisi mereka yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, mengelola data administrasi, serta memahami kondisi sosial dan ekonomi warga berpotensi dimanfaatkan untuk memengaruhi persepsi dan pilihan politik penerima bantuan.
Kondisi tersebut semakin rentan ketika bantuan yang bersumber dari APBN, APBD, maupun APBDes dipersepsikan masyarakat sebagai bentuk pemberian pribadi dari kepala desa atau pihak tertentu. Situasi ini dapat membangun ketergantungan politik dan membuka ruang terjadinya transaksi politik melalui program bantuan sosial.
Wirka juga menjelaskan bahwa dugaan penyalahgunaan bansos perlu ditelusuri berdasarkan status kepegawaian, dasar penugasan, kesengajaan, bentuk tindakan, kepentingan politik, unsur delik, serta alat bukti. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, penanganannya dapat melalui jalur pelanggaran pidana pemilu maupun pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, sesuai dengan ketentuan dan unsur hukum yang terpenuhi.
Sejumlah modus yang perlu diantisipasi meliputi ancaman pencoretan data penerima bantuan, pemasangan atribut atau stiker politik, pemanfaatan momentum penyaluran bansos, hingga mobilisasi terselubung. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketakutan kehilangan bantuan, tekanan dalam menentukan pilihan, serta mengurangi kebebasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.
Sementara itu, Hirsan Mohamad memaparkan berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan kepala desa dan perangkat desa, mulai dari mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu, mengumpulkan warga demi kepentingan dukungan politik, menggunakan kantor desa dan fasilitas pemerintah untuk kampanye, hingga memanfaatkan program desa untuk membangun citra politik calon tertentu.
Ia juga menegaskan bahwa jabatan kepala desa tidak boleh dijadikan instrumen untuk memperoleh dukungan politik. Begitu pula perangkat desa yang harus menjaga netralitas dan tidak menggunakan pelayanan administrasi maupun fasilitas pemerintahan untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat.
Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, peserta mengangkat persoalan kewenangan kepala desa dan perangkat desa dalam penyaluran bantuan sosial serta potensi pemanfaatannya untuk kepentingan politik. Diskusi turut menyoroti pentingnya perlindungan terhadap penerima bansos yang menjadi saksi atau pelapor agar tidak mengalami tekanan maupun ancaman akibat keberaniannya menyampaikan dugaan pelanggaran.
Menanggapi hal tersebut, I Wayan Wirka menyampaikan bahwa penyaluran bansos yang bertepatan dengan momentum kampanye tidak serta-merta harus ditunda. Hal yang perlu dipastikan adalah proses penyalurannya berjalan sesuai ketentuan dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik, baik oleh pihak penyalur maupun pihak penerima.
Ia menekankan pentingnya penguatan penegakan hukum pemilu yang dibarengi langkah pencegahan secara intensif dan masif. Peningkatan pemahaman serta integritas kepala desa, perangkat desa, dan pihak penyalur bantuan sosial terhadap regulasi dan konsekuensi hukum menjadi bagian penting dalam meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan.
Melalui kegiatan KEKER PEMILU ini, Bawaslu Kabupaten Tabanan diharapkan semakin memperkuat perspektif dan kapasitas jajaran dalam membaca potensi pelanggaran, mengidentifikasi modus politisasi bantuan sosial, serta merumuskan langkah pencegahan dan penanganan yang tepat. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Bawaslu dalam menjaga kemurnian hak pilih masyarakat agar tidak dipengaruhi tekanan, intimidasi, maupun kepentingan politik tertentu.