Perkuat Legalitas Kerja Sama, Bawaslu Tabanan Konsultasi ke Bawaslu Bali
|
Denpasar – Bawaslu Kabupaten Tabanan melakukan konsultasi ke Bawaslu Provinsi Bali guna mematangkan tindak lanjut penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan satuan pendidikan serta mengoptimalkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Konsultasi berlangsung di Kantor Bawaslu Provinsi Bali, Senin (16/11/2026), sebagai upaya memperkuat kepastian administrasi kerja sama dan meningkatkan kualitas layanan informasi hukum kelembagaan.
Rombongan Bawaslu Kabupaten Tabanan dihadiri Anggota I Made Winarya dan Ni Putu Ayu Winariati, didampingi Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum beserta staf terkait. Kehadiran rombongan diterima langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Gede Sutrawan selaku pengampu Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum, didampingi Kepala Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa, I Made Aji Swardhana.
Dalam konsultasi tersebut, Ni Putu Ayu Winariati memaparkan sejumlah hal terkait tindak lanjut kerja sama dengan SMA Negeri 1 Tabanan, khususnya mengenai kebutuhan penyusunan adendum terhadap MoU yang telah ditandatangani pada September 2025. Persoalan administrasi terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS) juga dibahas dalam kegiatan ini.
Sementara itu, Gede Sutrawan turut menyoroti aspek perlindungan anak dalam pelaksanaan program pendidikan demokrasi. Ia mengingatkan pentingnya memperhatikan kebijakan pembatasan pelibatan anak, khususnya peserta didik tingkat SMP dan SMA, dalam produksi konten maupun publikasi di media sosial. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui kebijakan PP TUNAS.
Menurutnya, setiap kegiatan publikasi maupun pelibatan peserta didik dalam aktivitas kepemiluan perlu dikoordinasikan dan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perlindungan anak. Langkah tersebut penting agar program pendidikan dan partisipasi demokrasi tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek keamanan serta hak-hak peserta didik.
Selain membahas kerja sama kelembagaan, konsultasi juga mengulas penguatan pengelolaan JDIH Bawaslu Kabupaten Tabanan. Salah satu perhatian yang mengemuka adalah penyusunan sinopsis yang masih menghadapi kendala keterbatasan waktu akibat tingginya beban aktivitas staf kesekretariatan, karena mengikuti pelaksanaan kegiatan pelatihan.
Gede Sutrawan menekankan perlunya pengaturan waktu dan pembagian tugas secara proporsional agar penyusunan sinopsis dapat diselesaikan secara optimal. Ia juga mendorong penguatan sinergi dan koordinasi antardivisi, khususnya dalam pengelolaan JDIH, pelaksanaan tugas hukum, serta pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Melalui konsultasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Tabanan berupaya memastikan tindak lanjut kerja sama dengan satuan pendidikan memiliki landasan administrasi yang jelas sekaligus mendorong tata kelola JDIH yang lebih optimal. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen Bawaslu Kabupaten Tabanan dalam memperkuat kelembagaan, meningkatkan tertib administrasi, serta menghadirkan layanan informasi hukum yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.