Bawaslu Tabanan Gandeng Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat dan Gen Z untuk Berperan Aktif dalam Pengawasan Partisipatif

Tabanan - Pengawasan partisipatif merupakan manifestasi kedaulatan rakyat melalui kerja sama antara penyelenggara, peserta dan masyarakat.
Sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga negara,   masyarakat  harus bekerja sama dan mempunyai tekad yang kuat untuk ikut serta melakukan pengawasan terhadap setiap proses  tahapan penyelenggaraan pemilihan. Mengingat persyaratan standar demokrasi adalah terlaksananya pemilu atau pemilihan dan partisipasi adalah indikator kualitas demokrasi.  

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan, menunjukan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan kontestasi demokrasi yang dilakukan suatu negara adalah sebuah keharusan menuju kesejahteraan. Rakyat menjadi faktor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah.
Bawaslu Kabupaten Tabanan Gelar Rapat Koordinasi Pengawasan Pemilihan Partisipatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang bertempat di Warung Makan CS. bedha-Tabanan. (20/8)

"Kami berharap bapak/ibu yang hadir pada kegiatan ini dapat ikut serta memantau proses pemilihan secara aktif, dan memberikan informasi manakala menemukan hal - hal yang tidak sesuai dengan regulasi. Berani dan mau melaporkan kepada kami,  adalah bentuk transparansi dari pengawasan agar penyelenggaraan pemilihan dapat berjalan dengan baik," kata I Made Winarya, S.T Anggota Bawaslu Kabupaten Tabanan dalam sambutannya.

Sebagai lembaga yang vertikal, turut hadir Anggota Bawaslu Provinsi Bali  Gede Sutrawan, S.Sn.,M.Sn, yang menyampaikan bahwa cara  untuk menjalankan asas demokrasi dari rakyat,  oleh rakyat dan untuk rakyat salah satunya dalam bentuk pengawasan  partisipatif. "Kami ingin mengajak bapak ibu  untuk berpartisipasi  dalam penyelenggaraan pemilihan karena pemilihan serentak ini akan berdampak lebih besar nantinya kepada tokoh masyarakat, ASN, Kepala Desa, TNI dan POLRI. Dengan  melihat situasi ini, untuk meminimalkan terjadinya permasalahan dari aspek tersebut kita harus bersama-sama berperan aktif dalam pegawasan dan pencegahan dalam pemilihan serentak tahun ini," ucapnya.
"Kami sangat berharap nanti bapak ibu dapat memberikan informasi-informasi kepada kami jika ada isu-isu politik, atau indikasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah bapak ibu sekalian. Selain memberikan informasi, kami juga berharap bapak ibu dapat menularkan sikap netralitas dalam proses pemilihan pada lingkungan sekitar," imbuhnya dalam penyampaian materi.

Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemilihan Partisipastif hadirkan Narasumber eksternal dari penggiat pemilu Putu Arnata yang dalam materi menyampaikan aturan-aturan yang terkait dengan pemilihan Gubernur, wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. 
Narasumber yang merupakan mantan Ketua Bawaslu Kota Denpasar  juga berbagi pengalaman terkait pelanggaran-pelanggaran yang pernah ditemukan, dan berharap agar dapat dijadikan pembelajaran dalam penanganan pelanggaran serta membangkitkan semangat partisipasi dari perwakilan forum - forum yang hadir pada kegiatan hari ini.