Bawaslu Tabanan Hadiri Diseminasi SPI 2025, Dorong Penguatan Integritas Nasional

Tabanan, Bawaslu Kabupaten Tabanan kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat integritas kelembagaan dengan menghadiri kegiatan “Diseminasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Bawaslu Tahun 2025 dan Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut Tahun 2026” yang diselenggarakan secara daring oleh Inspektorat Utama Bawaslu RI pada Rabu (6/5/2026).

Kehadiran Bawaslu Tabanan diwakili oleh Kepala Sekretariat, Ni Komang Fitri Suarnadi, sebagai bagian dari langkah strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan antikorupsi berbasis data dan evaluasi nasional. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Agenda kegiatan meliputi pemaparan hasil SPI Bawaslu Tahun 2025 serta pendampingan penyusunan rencana aksi tindak lanjut untuk tahun 2026. Narasumber kegiatan, Budhi Rustandi sebagai Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK, menyampaikan bahwa indeks integritas nasional menjadi alat penting dalam meningkatkan kesadaran terhadap risiko korupsi sekaligus mendorong perbaikan sistem pencegahan korupsi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Secara nasional, indeks integritas merupakan bagian dari program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang diukur melalui SPI. Dalam hasil tahun 2025, Bawaslu memperoleh nilai agregat sebesar 73,90 dan berada pada peringkat 272 dari 657 instansi di tingkat nasional.

Keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Tabanan dalam kegiatan ini menunjukkan langkah nyata dalam memperkuat tata kelola kelembagaan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Selain itu, kegiatan ini menjadi dasar penting dalam menyusun rencana aksi yang tepat guna meningkatkan kualitas pencegahan korupsi di lingkungan Bawaslu, khususnya di Bawaslu Kabupaten Tabanan.

Melalui partisipasi aktif ini, Bawaslu Tabanan terus mendorong terwujudnya budaya integritas yang kokoh dan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.