Bawaslu Tabanan Ikuti Penguatan Kapasitas HAM Aparatur Negara di Bali

Tabanan – Bawaslu Kabupaten Tabanan menghadiri kegiatan penguatan kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Aparatur Negara yang digelar Bawaslu Provinsi Bali pada Jumat, 26 September 2025. Acara yang diikuti oleh seluruh pimpinan dan sekretariat Bawaslu kabupaten/kota se-Bali ini menjadi ruang konsolidasi sekaligus penguatan peran pengawas pemilu dalam menjaga hak-hak dasar warga negara.

Ketua Bawaslu Provinsi Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, SH, saat membuka kegiatan menekankan pentingnya sinergi antarlembaga. “Sinergitas yang kita bangun dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjamin hak warga negara dalam demokrasi,” tegasnya.

Materi dilanjutkan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Gede Sutrawan yang menyoroti pelaksanaan Pemilu 2024. Menurutnya, meski berjalan aman dan lancar, masih ada catatan penting terkait aspek keamanan yang perlu menjadi evaluasi untuk penyelenggaraan berikutnya.

Sementara itu, narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali, Bapak Agung, menekankan bahwa penyelenggara pemilu harus adaptif terhadap perkembangan teknologi. “Pemilu bukan semata prosedur, melainkan menjaga martabat masyarakat sebagai pemilih. Kepercayaan publik adalah tujuan utama yang harus dijaga,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi, Anggota Bawaslu Kabupaten Tabanan, I Made Winarya, S.T., menanyakan bagaimana keterkaitan nilai adat di Bali, khususnya fenomena kebulatan tekad, dengan prinsip HAM dalam kebebasan dipilih dan memilih. Menanggapi hal tersebut, perwakilan Kemenkumham menekankan perlunya memahami dinamika politik lokal agar pengawasan dapat dilakukan lebih optimal.

Kegiatan kemudian ditutup oleh Gede Sutrawan yang mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan kerja kolektif. “Demokrasi tidak bisa dijalankan sendiri. Ini adalah tanggung jawab bersama, sehingga kita harus terus membangun kolaborasi dengan berbagai elemen untuk memastikan demokrasi berjalan sesuai harapan,” tutupnya.