Bawaslu Tabanan Perkuat Konsolidasi Demokrasi Bersama Partai Gelora
|
Tabanan, Bawaslu Kabupaten Tabanan melaksanakan konsolidasi demokrasi bersama DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kabupaten Tabanan sebagai tindak lanjut Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan, Selasa (12/5/2026) di Uma Batukaru, Sanggulan, Kediri.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem demokrasi, meningkatkan kesadaran politik masyarakat, serta memperkokoh nilai-nilai demokrasi substantif di luar tahapan pemilu dan pemilihan.
Dalam forum Konsolidasi Demokrasi tersebut, Winarya menyampaikan refleksi pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2024 sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pemilu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Evaluasi ini penting dilakukan agar penyelenggara pemilu dapat terus memperbaiki kualitas pelayanan demokrasi kepada masyarakat,” ujar Winarya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa selama tahapan pemilu berlangsung. Menurutnya, partai politik memiliki peran strategis dalam membantu pengawasan apabila ditemukan dugaan pelanggaran di lapangan.
“Peran partai politik sangat penting dalam membantu pengawasan sehingga indikasi pelanggaran dapat lebih cepat ditindaklanjuti,” katanya.
Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Tabanan, Dwi Koman, mengapresiasi langkah cepat Bawaslu dalam merespons dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu.
Menurutnya, respons cepat dari pengawas pemilu menunjukkan pengawasan berjalan efektif dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain itu, Dwi Koman menilai netralitas kepala desa di wilayah Banjar Anyar, Kediri, telah berjalan dengan baik sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan politik sesuai hati nurani masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut, pihak Partai Gelora juga memberikan masukan agar Bawaslu lebih intens turun langsung ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepemiluan hingga ke tingkat bawah guna memperkuat kesadaran demokrasi publik.
