Bawaslu Tabanan Teguhkan Barisan Demi Demokrasi: Suara Rakyat Tak Boleh Ternodai

Tabanan – Suasana tegang namun penuh tekad menyelimuti Homm Saranam, Baturiti, Tabanan, pada 22–23 Agustus 2025. Di sinilah Bawaslu Kabupaten Tabanan menggelar Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan—sebuah langkah strategis untuk memastikan demokrasi tak tergelincir dari relnya.

Di hadapan para peserta dari kalangan pewarta, PWI Tabanan, akademisi, organisasi masyarakat, hingga stakeholder kunci di Kabupaten Tabanan, Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan membuka suara lantang. Dengan penuh keyakinan, ia menegaskan:

“Kita tak boleh lengah. Demokrasi harus dijaga agar tetap luber dan jurdil. Tak ada ruang bagi kecurangan!”

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bali, I Wayan Wirka, S.H., M.H. Dalam sambutannya, ia memperingatkan bahwa demokrasi bukanlah hadiah yang turun dari langit, melainkan hasil perjuangan panjang yang harus dikawal dengan serius.

“Lima tahun sekali rakyat menitipkan suaranya. Dan kita, para pengawas, wajib memastikan suara itu tidak dikhianati,” tegasnya dengan suara bergetar namun tegas.

Tensi semakin meninggi ketika Anggota DKPP RI, Dr. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, S.T., S.H., M.Si., memaparkan refleksi Pemilu 2024. Ia mengakui Bali aman dari laporan kode etik, namun memperingatkan adanya bahaya laten yang bisa mencederai demokrasi: praktik politik uang, masalah rekrutmen badan adhoc, hingga potensi kecurangan teknis pemungutan suara.

“Sekali saja kita lengah, integritas pemilu bisa runtuh. Jangan beri ruang bagi pelanggaran sekecil apapun,” ujarnya dengan nada tegas.

Tak hanya itu, Anggota Komisi II DPR RI, Arif Wibowo, S.H., M.H., mengingatkan bahwa pencegahan adalah benteng utama.

“Koordinasi dan pengawasan harus lebih ketat. Jangan tunggu masalah datang, kita harus bergerak sebelum semuanya terlambat,” katanya penuh tekanan.

Sementara La Ode Khairul A.R., T.A. DPR RI, menutup rangkaian narasumber dengan pesan keras: edukasi pemilih dan stakeholder tak boleh berhenti meski pemilu usai.

“Bawaslu harus menjadi tembok terakhir yang menjaga keadilan pemilu. Kolaborasi dan kesadaran semua pihak mutlak dibutuhkan,” tegasnya.

Dua hari pembinaan ini pun menjadi momentum penting. Bukan hanya memperkuat kelembagaan, tetapi juga membangun tekad bulat: tak ada ruang bagi kecurangan, demokrasi harus tetap tegak, dan suara rakyat harus selalu menjadi yang tertinggi.