Lakukan Supervisi, Bawaslu RI Minta Maksimalkan Sosialisasi Rekrutmen Jajaran Ad-Hoc
|
Tabanan, Bawaslu Tabanan-Dalam rangka melakukan evaluasi Perekrutan Anggota Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tabanan, Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Republik Indonesia melakukan supervisi di Kantor Bawaslu Kabupaten Tabanan. Selasa, 6/12/22.
Rombongan Bawaslu RI disambut oleh jajaran Anggota Bawaslu Kabupaten Tabanan, I Gede Putu Suarnata, I Made Winarya, Plh. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabanan, Sagung Jegeg Ariyanthi, bersama jajaran Kasubbag Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabanan.
Perwakilan Staff Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat Bawaslu RI, Yosua menerangkan dalam kunjungannya untuk mengumpulkan informasi terkait permasalahan-permasalahan yang muncul serta hambatan yang dihadapi saat proses perekrutan jajaran ad-hoc di tingkat kecamatan.
Lebih lanjut, dirinya juga menjelaskan, pemetaan tersebut guna mempersiapkan terkait perekrutan jajaran Pengawas Kelurahan dan Desa agar meminimalisir permasalahan dan hambatan yang akan muncul.
"Mulai dari kurangnya minat masyarakat untuk ikut sebagai jajaran pengawas, kurangnya partisipasi kaum perempuan, kita harus memaksimalkan sosialisasi dengan menggunakan media sosial yang ada untuk merangkul lebih banyak masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya Pemilu Tahun 2024 nanti." Ungkap Yosua.
Menanggapi hal tersebut, Kordiv Penyelesaian Sengketa dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tabanan, I Gede Putu Suarnata mengapresiasi kehadiran perwakilan Bawaslu RI, dan menjelaskan bahwa hambatan yang dihadapi adalah menjaring kaum perempuan untuk bisa lebih banyak mendaftar sebagai jajaran pengawas. Dan beberapa usaha yang sudah dilakukaan adalah dengan jemput bola dengan mendatangi kelompok-kelompok perempuan dan kepala desa di Kabupaten Tabanan agar bisa membantu menyebarluaskan informasi kepada kelompok perempuan untuk memenuhi kuota perempuan sebanyak 30%.
"Kami tetap mengedepankan collective collegia, terkait dengan pemetaan permasalahan serta hambatan yang mungkin akan muncul, kami juga telah berkoordinasi serta mensosialisasikan dengan stakeholder terkait untuk merangkul lebih banyak masyarakat serta kaum perempuan untuk berpartisipasi menjadi jajaran pengawas." Pungkasnya.