Sejarah Keserentakan Pertama Terbesar di Dunia, Bawaslu Tabanan Ikuti Bedah Buku Catatan Jurnalis Pemilu Bersama Bawaslu RI
|
Tabanan – Peran jurnalis dalam mengawal demokrasi kembali mendapat sorotan dalam kegiatan Bedah Buku Catatan Jurnalis Pemilu yang digelar Bawaslu Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (20/8/2025).
Bawaslu Kabupaten Tabanan turut hadir dalam forum intelektual tersebut. Hadir mewakili lembaga, Ni Putu Ayu Winariati, S.P., anggota Bawaslu sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, didampingi jajaran sekretariat bidang kehumasan.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, saat membuka acara menegaskan bahwa pemilu bukan sekadar soal tahapan teknis, melainkan bagaimana masyarakat memahami kerja pengawasan secara utuh. Ia menekankan pentingnya hubungan yang sinergis antara KPU, Bawaslu, DKPP, dan jurnalis.
“Media harus bisa menampilkan kompleksitas pemilu. Bukan hanya narasi partai politik, tetapi juga bagaimana wartawan menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas demokrasi,” ujarnya.
Ketua Koalisi Pewarta Pemilu, Ahmad Satrio, memaparkan isi buku yang dibedah. Ia menyoroti tantangan besar di era digital, khususnya banjir informasi hoaks selama masa kampanye Pemilu 2024. Catatan menunjukkan pada November 2023 terdapat 21 hoaks, Desember 61, Januari 2024 melonjak 142, dan Februari masih ditemukan 5 hoaks.
Sementara itu, narasumber Bang Okto menekankan pentingnya peran media dalam konstruksi Pileg dan Pilpres 2024. Namun, ia juga mengingatkan masih adanya keterbatasan di lapangan, mulai dari anggaran, pelatihan, hingga fasilitas media di Bawaslu daerah.
Sejalan dengan itu, Bang Yenus Gibran menambahkan perlunya jaminan hukum bagi jurnalis yang terlibat dalam pemantauan pemilu. “Jurnalis tidak boleh berhenti pada rilis. Mereka harus berani kritis dan peka terhadap dinamika politik maupun sosial,” tegasnya.
Bedah buku ini menjadi ruang refleksi bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tugas penyelenggara, melainkan kerja bersama antara masyarakat, media, dan lembaga pengawas. Bawaslu berharap kolaborasi tersebut dapat terus terjalin, agar demokrasi Indonesia berjalan sehat, transparan, dan berintegritas.
