Supervisi Rencana Kebutuhan Anggaran, Adinatha Ingatkan Efisiensi Anggaran Pilkada

Tabanan, Bawaslu Tabanan-Dengan semakin dekatnya tahapan pilkada serentak Tahun 2024, penyusunan terkait dengan anggaran adalah hal yang sangat penting, mengingat banyak hal yang perlu diperbaiki dan diberikan penyesuaian dengan asistensi dari Bawaslu Provinsi Bali. Hal tersebut diungkapkan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali, Ida Bagus Putu Adinatha saat hadir dalam rangka Supervisi Rencana Kebutuhan Anggaran Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati serta Walikota Tahun 2024, di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Tabanan. Kamis, 24/2/22.

Lebih lanjut Pria asal Denpasar tersebut memaparkan, penyusunan anggaran pemilu harus mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI, dengan melihat efektifitas penganggaran kegiatan.

"Disini kami melihat setidaknya ada 12 poin kegiatan diantaranya pokja, sewa gedung, sewa kendaraan dan lainnya. Itu harus kita sesuaikan dengan regulasi yang ada, dan nenyesuaikan terkait keuangan di masa pandemi ini." Imbuhnya.

Selain Adinatha, hadir dalam rapat tersebut, Kabag Administrasi Bawaslu Provinsi Bali, I Wayan Rissiko, Ketua dan Anggota Bawaslu Tabanan, I Made Rumada, I Gede Putu Suarnata, I Ketut Narta, serta Koordinator Sekretariat Bawaslu Tabanan, I Ketut Winasa, Staff Keuangan Bawaslu Provinsi Bali, beserta Staff Teknis Bawaslu Tabanan.

Dalam kesempatan yang sama, Rumada menyambut baik serta mengapresiasi kegiatan supervisi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Bali terkait dengan kebutuhan yang akan dianggarkan Bawaslu Kabupten/Kota khususnya Bawaslu Tabanan pada pilkada serentak di Tahun 2024.

"Dengan adanya supervisi ini, kami menyambut baik dan berterima kasih dengan asistensi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Bali, sehingga hal-hal yang belum berjalan dengan baik, melalu supervisi ini dengan arahan bawaslu provinsi, kami bisa menjalankan tugas-tugas ini dengan baik." Ucap Pria Berkacamata tersebut.

Terakhir, Rissiko berharap dengan adanya supervisi dari Bawaslu Provinsi Bali, apa yang akan dianggarkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota bisa dimaksimalkan dengan baik tentunya dengan asistensi dan arahan dari Bawaslu Provinsi Bali.

"Hari ini dengan adanya supervisi dari Bawaslu Bali, kita bisa bedah lagi mana anggaran yang akan dianggarkan, mana yang akan dihapus dan mana yang akan ditambahkan. Terkait dengan catatan yang diberikan, segera ditinjau kembali apa kegiatan yang akan dilakukan, anggarannya harus di maksimalkan dan sesuaikan dengan kebutuhan." Tutup Rissiko.