Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Tabanan Tingkatkan Kapasitas Pengelolaan Aset dan Persiapan Orientasi PPPK

Agenda peningkatan kapasitas, Senin (13/7/2026).

Agenda peningkatan kapasitas & Rapat Rutin, Senin (13/7/2026).

Tabanan — Bawaslu Kabupaten Tabanan terus memperkuat tata kelola kelembagaan melalui keikutsertaan dalam sejumlah agenda peningkatan kapasitas yang diselenggarakan secara daring pada Senin (13/7/2026).

Kegiatan tersebut meliputi Peningkatan Kapasitas Penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Semester I Tahun Anggaran 2026 serta Rapat Rutin Sekretariat Bawaslu se-Provinsi Bali yang dirangkaikan dengan Gladi Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2026.

Pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Semester I TA 2026 yang diselenggarakan Biro Keuangan dan BMN Bawaslu RI, Bawaslu Kabupaten Tabanan diwakili Kepala Sekretariat Ni Komang Fitri Suarnadi bersama staf pengelola BMN. Kegiatan ini membahas pelaksanaan stok opname dan penyusunan LBKP Semester I TA 2026 guna mendukung pengelolaan BMN yang tertib dan akuntabel.

Melalui forum tersebut, dilakukan penguatan terkait mekanisme inventarisasi barang, penyusunan laporan BMN, hingga penyamaan persepsi dalam pelaksanaan administrasi aset di lingkungan Bawaslu.

Pada waktu yang sama, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabanan juga mengikuti Rapat Rutin Sekretariat Bawaslu se-Provinsi Bali yang dirangkaikan dengan Gladi Orientasi PPPK Tahun 2026. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Sekretariat Ni Komang Fitri Suarnadi, para kepala subbagian, serta seluruh jajaran staf Bawaslu Kabupaten Tabanan secara daring.

Rapat turut menghadirkan Puslitbangdiklat Bawaslu RI yang memaparkan mekanisme pelaksanaan Orientasi PPPK Tahun 2026. Orientasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 14–23 Juli 2026 dan akan diikuti oleh PPPK Tahap II di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tabanan.

Melalui dua agenda tersebut, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabanan menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, baik melalui penguatan pengelolaan Barang Milik Negara maupun kesiapan pengembangan kompetensi aparatur.