Bawaslu Tabanan Catat Nilai Tertinggi Kelengkapan Arsip Digital ASN di Bali

Tabanan - Komitmen penguatan tata kelola kepegawaian berbasis digital kembali ditegaskan dalam kegiatan Q & A Update Data di MyASN untuk Meningkatkan Nilai DMS dan IP yang difasilitasi Bawaslu Provinsi Bali, Selasa (21/4), melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini menyoroti urgensi optimalisasi platform MyASN sebagai tulang punggung peningkatan kualitas layanan kepegawaian sekaligus mengangkat capaian progresif Bawaslu Kabupaten Tabanan sebagai yang tertinggi di Bali.

Dari Bawaslu Kabupaten Tabanan, zoom meeting ini dihadiri oleh Kepala Sekretariat Ni Komang Fitri Suarnadi bersama jajaran sekretariat. Partisipasi tersebut menjadi bagian dari forum strategis untuk memperkuat literasi digital ASN sekaligus menyelaraskan implementasi kebijakan nasional di bidang manajemen kepegawaian.

Membuka kegiatan, Djoni Irfandi selaku Kepala Bagian SDM RI Biro SDM dan Umum menekankan bahwa optimalisasi penggunaan MyASN merupakan langkah krusial dalam mendorong transformasi layanan kepegawaian yang adaptif, akuntabel, dan berbasis data.

Sementara itu, pemaparan materi oleh Luci Rusmawati dari Biro SDM dan Umum mengulas secara komprehensif terkait layanan individu ASN pada platform ASN Digital, termasuk mekanisme penilaian kelengkapan arsip berbasis Document Management System (DMS) sesuai Surat Edaran Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2025 tentang  Perlindungan dan Pemanfaatan Arsip Digital ASN Melalui DMS.

Secara nasional, capaian kelengkapan arsip digital di lingkungan Bawaslu Provinsi Bali berada pada peringkat ke-17 dengan skor 69,49. Di tingkat provinsi, Bawaslu Kabupaten Tabanan mencatat nilai rata-rata tertinggi sebesar 74 dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Bali. Capaian ini menunjukkan konsistensi Tabanan dalam pengelolaan arsip digital ASN serta dapat menjadi rujukan praktik baik di tingkat daerah.

Kehadiran dan kontribusi aktif Bawaslu Kabupaten Tabanan tidak hanya memperkuat posisi kelembagaan di tingkat provinsi, tetapi juga mendorong akselerasi peningkatan kinerja kepegawaian secara nasional.