Bawaslu Tabanan Koordinasi PKS Pastikan Kelengkapan Data Sipol

Tabanan - Bawaslu Kabupaten Tabanan melakukan koordinasi dengan DPD Partai PKS Kabupaten Tabanan untuk memastikan kelengkapan dokumen dan pembaruan kepengurusan partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Senin (27/4/2026).
Koordinasi ini merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang pedoman pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu juga melakukan pemetaan kerawanan terhadap kelengkapan dokumen yang diunggah pada aplikasi Sipol.
Rombongan Bawaslu dipimpin Ketua I Ketut Narta, didampingi anggota I Made Winarya dan Ni Putu Ayu Winariati beserta jajaran sekretariat. Kedatangan mereka diterima Ketua DPD PKS Kabupaten Tabanan Bamon Pasradillahi bersama pengurus.
Anggota Bawaslu Tabanan, I Made Winarya, menegaskan bahwa pemutakhiran data partai politik melalui Sipol merupakan kewajiban yang difasilitasi KPU. Menurutnya, setiap perubahan kepengurusan dan data partai harus tercatat dan terunggah secara akurat sebagai bagian dari persiapan pemilu mendatang.
Ia menjelaskan, kelengkapan administrasi Sipol meliputi domisili kantor partai, surat keputusan kepengurusan, keterwakilan perempuan minimal 30 persen, serta keanggotaan partai politik. Seluruh dokumen tersebut harus dipastikan keabsahannya agar tidak menimbulkan kesalahan saat penetapan.
Bawaslu juga mengingatkan bahwa ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan dokumen berpotensi memicu sengketa apabila tidak sesuai prosedur. Karena itu, partai politik diminta memastikan seluruh data yang diunggah telah lengkap dan valid.
“Demokrasi di Tabanan merupakan tanggung jawab bersama, sehingga akurasi dan kelengkapan data dalam Sipol menjadi hal penting,” ujar Winarya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kaderisasi DPD PKS Kabupaten Tabanan, Purwatiningsih, mengungkapkan bahwa pengalaman sebelumnya dalam penggunaan Sipol cukup menantang, terutama saat terjadi pergantian kepengurusan yang berlangsung cepat.
Ia berharap ke depan pengelolaan aplikasi Sipol maupun Silon dapat berjalan lebih optimal tanpa kendala, sehingga proses administrasi partai politik dapat berlangsung lebih tertib dan efektif.