Bawaslu Tabanan Perkuat Demokrasi Lewat Konsolidasi bersama Media dan Organisasi Kepemudaan

TABANAN– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tabanan menggelar Diskusi Konsolidasi Demokrasi di luar tahapan pemilu sebagai tindak lanjut Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bawaslu Tabanan, Kamis (30/4/2026), ini melibatkan unsur media dari Pewarta Tabanan serta organisasi kepemudaan, antara lain DPD KNPI Tabanan, PERADAH, PC KMHDI Tabanan, dan GP Ansor Tabanan.

Diskusi tersebut digelar untuk menghimpun masukan strategis guna memperkuat kualitas pengawasan pemilu pada masa mendatang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan, I Ketut Narta, memimpin langsung kegiatan didampingi Anggota Bawaslu Kabupaten Tabanan, I Made Winarya. Dalam arahannya, Narta menegaskan bahwa Bawaslu tidak hanya berperan saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga aktif melakukan mitigasi kerawanan, edukasi politik, serta konsolidasi dengan masyarakat sebagai langkah preventif.

“Konsolidasi demokrasi ini sangat penting sebagai bagian dari upaya Bawaslu merangkul dan mengajak elemen kepemudaan untuk menjaga serta memperkuat fondasi demokrasi. Kita kuatkan nilai-nilai demokrasi dan merawat demokrasi untuk mempersiapkan pemilu yang akan datang,” ujar Narta.

Ia menambahkan, evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu sebelumnya menjadi pijakan penting bagi Bawaslu Tabanan dalam merumuskan strategi pengawasan yang lebih efektif. Menurutnya, meskipun pemilu di Bali berjalan relatif baik, masih terdapat berbagai dinamika yang perlu diantisipasi bersama.

Forum diskusi dimanfaatkan Bawaslu untuk menyerap langsung perspektif publik. Perwakilan Pewarta Tabanan, Joni, menilai karakter masyarakat Tabanan yang komunal dapat menjadi kekuatan dalam pengawasan, tetapi perlu diimbangi dengan pendidikan politik berkelanjutan agar masyarakat benar-benar menjadi subjek demokrasi.

Pandangan lain disampaikan Juliadi yang menyoroti tantangan demokrasi digital, seperti hoaks, isu SARA, dan praktik politik uang yang kian kompleks. Ia menilai peran Bawaslu semakin strategis dalam menghadapi dinamika tersebut, terutama dalam memberikan edukasi politik yang adaptif.

Ketua DPD KNPI Tabanan, Gede Paramartha Daisuke Matsuzawa, mengapresiasi langkah Bawaslu yang aktif merangkul generasi muda. Ia menekankan pentingnya literasi politik agar Generasi Z tidak hanya melek informasi, tetapi juga memiliki pemahaman yang benar tentang demokrasi.

Dari unsur mahasiswa, Ketua PC KMHDI Tabanan, Melani, menyampaikan bahwa pendekatan edukasi oleh sesama generasi dinilai lebih efektif dalam menjangkau kalangan muda. Sementara itu, Ketua PWI Tabanan sekaligus Sekretaris Pewarta, Puspa, mengusulkan agar pendidikan politik diintegrasikan dengan pendidikan karakter, terutama dalam menghadapi fenomena negatif di media sosial.

Ketua Peradah Tabanan, Bayu Martha, turut menyoroti pentingnya peran Bawaslu dalam menjaga stabilitas demokrasi di tengah derasnya arus informasi dan isu di media sosial. Ia menilai konsolidasi ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat peran masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Narta menegaskan bahwa Bawaslu Tabanan akan terus mengintensifkan edukasi, koordinasi, serta pemetaan kerawanan sebagai bagian dari strategi pengawasan berkelanjutan.

“Hasil diskusi ini akan menjadi bahan bagi Bawaslu dalam merumuskan sistem pengawasan ke depan agar lebih adaptif, partisipatif, dan responsif terhadap perkembangan zaman,” tuturnya.

Perwakilan GP Ansor Tabanan, Dodik, juga menyambut positif inisiatif Bawaslu dan berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin dengan pembahasan yang lebih spesifik sehingga menghasilkan solusi konkret.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Tabanan mempertegas posisinya sebagai motor penggerak demokrasi di daerah, tidak hanya dalam fungsi pengawasan, tetapi juga sebagai fasilitator kolaborasi lintas elemen guna mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas.