Bawaslu Tabanan Aktif Ikuti Rapat Rutin, Dorong Sinkronisasi Isu ke Pusat

Tabanan - Bawaslu Kabupaten Tabanan menegaskan komitmennya dalam memperkuat koordinasi kelembagaan dengan menghadiri rapat rutin jajaran sekretariat yang diselenggarakan secara daring oleh Bawaslu Provinsi Bali, Senin (20/4). Kehadiran ini menjadi langkah strategis dalam memastikan setiap dinamika dan permasalahan di daerah terakomodasi secara sistematis hingga tingkat pusat.

Rapat tersebut diikuti langsung oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabanan, Ni Komang Fitri Suarnadi, bersama seluruh jajaran sekretariat. Keterlibatan aktif ini merupakan tindak lanjut atas surat Bawaslu RI terkait penyesuaian jadwal rapat rutin mingguan yang dilaksanakan setiap hari Senin.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali, Ida Bagus Putu Adinatha, menekankan pentingnya pengumpulan (collecting) isu-isu strategis dari kabupaten/kota. “Permasalahan yang belum terurai atau belum mendapatkan respons di tingkat provinsi akan kita eskalasi ke Bawaslu RI untuk mendapatkan solusi,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabanan mengangkat isu terkait pelaksanaan pola kerja Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO). Ia meminta penjelasan lebih lanjut mengenai implementasi Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, serta Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, guna memastikan keselarasan kebijakan di tingkat Kabupaten/Kota.

Rapat ini juga membahas mekanisme baru konsolidasi dan pelaporan isu berdasarkan arahan Bawaslu RI. Setiap satuan kerja diminta merangkum kendala, pertanyaan, serta dinamika yang berkembang di Kabupaten/Kota untuk kemudian dibahas dalam forum rutin bersama tingkat pusat.

Melalui partisipasi aktif ini, Bawaslu Kabupaten Tabanan memperkuat perannya sebagai satuan kerja yang adaptif dan responsif dalam tata kelola kelembagaan, sekaligus memastikan setiap isu strategis daerah memiliki jalur penyelesaian yang terstruktur hingga tingkat pusat.