Konsolidasi Nasional Bawaslu RI Perkuat Soliditas, Santuni 100 Yatim Dhuafa
|
Tabanan, Bawaslu Republik Indonesia menggelar konsolidasi nasional yang dirangkai dengan Halal Bihalal dan santunan sosial, sebagai langkah strategis memperkuat soliditas kelembagaan pasca-Idulfitri 1447 Hijriah sekaligus menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Bawaslu pada 9 April 2026.
Kegiatan bertema “Menjalin Silaturahmi, Menguatkan Soliditas” tersebut berlangsung di halaman Kantor Bawaslu RI dan diikuti secara daring oleh jajaran Bawaslu provinsi hingga kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Ketua dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabanan turut hadir secara virtual sebagai bentuk dukungan terhadap konsolidasi nasional.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam sambutannya menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan nilai-nilai integritas yang telah dibangun selama bulan Ramadan. Ia menekankan bahwa momentum Syawal harus menjadi akselerator untuk memperkuat kinerja pengawasan pemilu ke depan.
“Kami berharap apa yang telah kita lakukan selama Ramadan tidak berhenti, tetapi dapat terus dilanjutkan dalam pelaksanaan tugas. Besok, 9 April, Bawaslu genap berusia 18 tahun sejak berdiri pada 2008. Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan demokrasi di seluruh Indonesia,” ujar Bagja.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi keluarga besar Bawaslu, tetapi juga berfungsi memupuk semangat kolaboratif yang diharapkan mampu memperkuat kesiapan pengawasan menghadapi agenda demokrasi di masa mendatang.
Sebagai bentuk kepedulian sosial dan pengabdian kepada masyarakat, Bawaslu RI juga menyalurkan santunan kepada 100 anak yatim dan dhuafa di sekitar lingkungan kantor pusat. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen institusi dalam menghadirkan nilai kemanusiaan di tengah pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.
Momentum Halal Bihalal dan HUT ke-18 ini menjadi titik strategis untuk memperkuat kebersamaan internal lintas tingkatan, termasuk Bawaslu Kabupaten Tabanan, sekaligus meneguhkan komitmen kolektif dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi Indonesia secara berkelanjutan.